Plt bupati Lamsel, Camat dan Kades Sidoharjo diduga Kompak langgar aturan

Way Panji, WARTA SELATAN.
Plt Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto, Camat Way Panji Isro’ dan Kepala desa Sidoharjo Marjana, diduga telah melanggar aturan yang telah ditetapkan.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Organisasi Massa (Ormas) yang menanyakan dirinya Masyarakat Peduli Desa (MPD) desa Sidoharjo Kecamatan Sidomulyo saat melakukan aksi, Selasa (11/12) didepan Kantor Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji.

Koirdinator aksi massa yang juga ketua MPD, Nurdin mengatakan bahwa aksi yang digelar tersebut adalah bentuk kekecewaan dari pernyataan plt bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto beberapa waktu yang lalu yang mengintruksikan agar pembangunan pasar Sidoharjo diteruskan, sedangkan permasalah didesa ini masih belum selesai ” kata Nurdin.

Masih kata Nurdin, bahwa sebenarnya pihaknya telah melayangkan surat kepada plt bupati Lamsel, tanggal 22 Nopember 2018 lalu, terkait perintah lisan pada tanggal 21 Nopember 2018 tentang dilanjutkanya pembangunan pasar Sidoharjo ditinjau kembali karena kami anggap itu melanggar aturan “kata Nurdin lagi.

Ada (3) tiga keputusan yang diduga dilanggar yakni, Surat Bupati Lampung Selatan nomor: 700/1208/III.01/2017 tanggal 31 Maret 2017. Tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus (LHPH) atas laporan Masarakat Peduli Desa (MPD) Surat keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor: B/208/I.02/HK/2017 tanggal 13 April 2017 tentang penjatuhan sanksi administrasi berupa teguran tertulis kepada saudara Marjana selaku Kepala Desa Sidoharjo

Kemudian didaalam aturan tersebut dijelaskan bahwa pembangunan pasar desa dapat dilanjutkan apa bila terlebih dahulu dilaksanakan Musawarah Desa (Musdes) yang melibatkan unsur Masarakat Peduli Desa (MPD) dan anggaran pembangunan pasar desa di masukan APBdesa melalui rekening Kas desa dan pembangunan pasar desa dikelola dengan prinsip terbuka, artinya siapa saja bisa dapat mengetahuinya tentang pelaksanaan dan penghunaan anggaranya ” kata Nurdin.

Untuk diketahui bahwa selama ini tidak pernah ada rembug (Musyawarah) Desa terkait pembangunan pasar desa yang melibatkan unsur masarakat Peduli Desa (MPD) seperti dalam rekomendasi LHP Inspektorat dan Keputusan Bupati Lampung Selatan.

“Pembangunma pasaryang dibangun sebanyak 50 unit Kios, tidak ada trasparansi sama sekali, dari junkah itu baru 18 Kios yang dibangun, dan parahnya lagi infonya diperjual belikan ” ujar Nurdin lagi, sembari aksi tersebut adalah untuk mengingatkan kembali keputusan yang telah ditetapkan.

Hingga berita diturunkan, beberapa perwakilan MPD masih melakukan musyawarah dengan Instansi terkait. (ADE)

.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *