Bawaslu limpahkan berkas dugaan pelanggara Etik penyelenggara adhock kepada KPU Lamsel

Kalianda, WARTA SELATAN
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lampung Selatan melimpahkan berkas temuan dugaan pelanggaran kode etik Ketua PPK Rajabasa dan beberapa PPS Ke KPU Kabupaten Lampung Selatan untuk diproses sesuai mekanisme internal Lembaga KPU, Jumat (28/12)

Berkas temuan pelanggaran Etik penyelenggara pemilu itu sampaiakan oleh Iwan Hidayat selaku Kordiv. Pengawasan dan Hubungan antar Lembaga (PHL) Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan dan langsung diterima oleh Ketua KPU Kab. Lampung Selatan M. Abdul Hafid .

Kepada Media ini Kordiv Pencegahan Hubungan antar Lembaga (PHL) Bawaslu Lampung selatan Iwan Hidayat SH.I. dalam pemaparanya mengatakan pelimpahan berkas tersebut agar dugaan pelangaran Etik penyelenggara Pemilu agar ditangani langsung oleh KPU Kabupaten Lampung Selatan hal ini sesuai dengan Peraturan DKPP No 3 tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

Menurutnya dalam peraturan tersebut, indikasi pelanggaran kode etik setingkat panitia adhok dapat di proses dan dinerikan sanksi langsung oleh Lembaga Permanen setingkat Kabupaten ” kata Iwan.

Proses panjang yang sempat menyita waktu dan perhatian publik beberapa waktu lalu, Bawaslu Kabupaten dalam temuan yang sama melakukan pendalaman terkair indikasi pidana pemilu dan pelanggaran Administrasi yang diduga dilakukan oleh Salah satu caleg DPR RI Dapil Lampung 1 dari Partai Demokrat inisial (ID)

Dari proses klasifikasi dan kajian yang dilakukan, disimpulkan bahwa tidak terdapat unsur yang terpenuhi terhadap dugaan pidana dan pelanggaran Administrasi yang terjadi dalam pembentukan Relawan yang dilakukan di Desa Kunjir Kecamatan Rajabasa pada Jum’at 16 November 2018 lalu.

Pihaknya (Bawaslu) terhadap hasil penanganan dugaan pidana dan pelanggaran administrasi yang sempat didalami, menghasilkan sebuah himbauan kepada Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten yang intinya meminta kepada Partai Politik untuk mendaftarkan seluruh Caleg DPRD Kabupaten sebagai Pelaksana Kampanye Ke KPU Kabupaten Lampung Selatan senada pula yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Lampung kepada Parpol tingkat Provinsi.

Di akhir pemaparannya Iwan mengatakan meski sepenuhnya ditangani oleh KPU Kabupaten, namun dalam prosesnya Bawaslu Kabupaten tetap akan memantau terkait penanganan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan jajarannya ” papar Iwan kepada media ini.

Hal senada disampaikan oleh Ketua KPU Kabupaten Lampung Selatan M. Abdul Hafid, kami menerima pelimpahan berkas dari Bawaslu Lampung Selatan pada jum’at 28/12 kemaren, dan selanjutnya akan kita akan menindak lanjuti dengan memproses dan memeriksa temuan Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan, karena pada prinsipnya berkas yang disampaikan adalah berkas Laporan temuan dugaan pelanggaran kode etik jajaran kami dibawah, ujar Hafid.(ADE/RISTIANA)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *