Pemkab Lamsel : Lebih aman desa Kedaton menjadi hunian tetap korban Tsunami lamsel

(pelitaekspres.com)-Kalianda
Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan mengusulkan desa Kedaton untuk menjadi hunian tetap bagi korban bencana Gelombang Tsunami .

Usulan lahan hunian tersebut disampaikan Pemkab Lamsel
bersama Stakeholder terkait menggelar rapat koordinasi (Rakor) calon lokasi hunian tetap korban bencana Tsunami Selat Sunda di Lamsel, Kamis (3/1/2019)

Dari hasil rapat itu, Pemkab Lamsel mengusulkan lokasi hunian tetap di Desa Kedaton, Kecamatan Kalianda. Rencannya, di lahan seluas 6 hektare milik Pemkab Lamsel itu, akan dibangun rumah-rumah warga yang terdampak tsunami Selat Sunda.

Rapat yang digelar di Rumah Dinas Bupati Lamsel, dihadiri Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Lamsel Nanang Ermanto, Sekretaris Daerah Lamsel Fredy SM, Kepala BBWS Mesuji Sekampung selaku Kepala Satgas Bencana Tsunami Provinsi Lampung, Direktur Rumah Khusus Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, dan BNPB Pusat.

Digelarnya Rakor tersebut yakni menindaklanjuti hasil kunjungan Presiden RI Joko Widodo, pada tanggal 2 Januari, ke sejumlah lokasi terdampak Tsunami di wilayah Lampung Selatan.

Plt bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto dalam keteranganya mengatakan bahwa pemindahan hunian tetap bagi korban terdampak Tsunami dari semula diwilayah Way Muli Kecamatan Rajabasa kedesa Kedaton Kecamatan Kalianda bukan tanpa alasan ” kata Sekretaris DPC PDI Perjuangan lamsel ini.

Dari hasil survey yang dilakukan oleh Tim dilapangan diketahui bahwa kondisi dari tempat semula selain kondisinya curam juga terdapat perbedaan ketinggian sekitar 24 meter, jiga dioerlukan pematangan lahan dengan memerkukan cost yang cukup tinggi ” kata Nanang.

“ logikanya kalau kita membangun hunian tetap bagi para korban yang rumahnya hancur diterjang Tsunami ditempat yang sama, maka sama saja kita merencanakan pembunuhan,
Makanya kita berupaya mencari tempat yang aman, karena musibah kita tidak tahu kapan datangnya.

Selain itu, berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 15 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan tahun 2011-2030 lanjut Nanang Ermanto, pasal 29 ayat 4 tentang Kawasan Rawan Bencana, Kecamatan Rajabasa masuk kedalam Kawasan Rawan Longsor.

Oleh karena itu saya meminta kepada Camat dan Kepala Desa, agar dapat mensosialisasikan Perda tersebut kepada masyarakat yang terkena dampak Tsunami, berikan penjelasan, agar dikemudian hari tidak terjadi permasalahan, karena kurang faham dan tidak mengerti tentang Perda ini,
Pasang Banner/Spanduk tentang Perda ini ” tutur Nanang lagi.

Hadir juga dalam Rakor tersebut, Kepala Dinas PU Lamsel, Kepala Bappeda Lamsel, Kepala Dinas Perkim Lamsel, Kepala BPBD Lamsel, Koordinator Satker Cipta Karya Provinsi Lampung, Kepala Satker SNVT Perumahan Provinsi Lampung, Kepala Satker PBL Provinsi Lampung, Camat Rajabasa, serta Kepala Desa Way Muli.(kmf/ADE/Ristiana)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *