Atasi potensi bencana, Pemkab harus lakukan penataan wilayah rawan bencana.

Jakarta, WARTA SELATAN
Intruksi Presiden RI Ir Joko Widodo meminta agar seluruh kepala daerah agar melakukan penataan ruang pada wilayah yang rawan bemcana.

Intruksi tersebut disampaikan oleh Plt. Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana Kemenko PMK Sony Harry B Harmadi, Jumat (11/1) saat memimpin Rapat koodinasi penanganan dan tindak lanjut kesiapsiagaan dan potensi bencana di Selat Sunda di Kantor Kementerian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Republik Indonesia.

Menindak lanjuti Intruksi Presiden RI terkait bemcana Tsunami Gunung Anak Krakatau (GAK) lanjut Sony bahwa Presiden juga menginstruksikan penataan ruangan di kawasan rawan bencana untuk mengurangi resiko apabila terjadi bencana. “Disamping itu, kita juga perlu menyiapkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana,” katanya.

Percepatan dalam penanganan bencana terus dilakukan, sebagaimana arahan Presiden Jokowi agar warga terdampak bencana terpenuhi kebutuhan dasarnya dan terlindungi oleh negara.

Kepala Daerah untuk menyiapkan lahan sebagai lokasi untuk membangun kembali rumah-rumah warga yang hancur akibat tsunami Selat Sunda ” pinta Sony

“Segera bangun rumah tetap di Lampung Selatan dan Pandegelang. Juga untuk rumah sementara karena akan dilakukan kajian,” kata Sony menyampaikan pesan presiden.

Pemerintah melalui koordinasi Kemenko PMK terus meningkatkan kesiapsiagaan atas risiko bencana susulan Gunung Anak Krakatau. Hal itu mengingat ancaman bencana di Selat Sunda bisa datang setiap saat.

Kesiapsiagaan bencana itu meliputi, sosialisasi bencana, layanan di pengungsian, termasuk persiapan pembangunan hunian sementara atau sewa rumah.

Dalam rapat koordinasi itu, pemerintah menetapkan akan memberikan bantuan stimulan untuk rumah rusak berat per unit sebesar Rp50 juta, rusak sedang Rp25 juta, sedangkan rusak ringan Rp10 juta.

Rakor yersevut diikuti oleh berbagai lintas kementerian dan lembaga. Hadir Sestama BNPB, perwakilan Kemensos, Kemendikbud, Kemenkes, Kemendagri, Kemenkeu, Kemen Kominfo, Kemen ESDM, BMKG, BIG, Kemen BPN, dan TNI/POLRI.

Tak ketinggalan juga turut hadir, bupati Lamsel Nanang Ermanto, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung dan Provinsi Banten, Bupati Pandegelang, serta lembaga dan instansi terkait lainnya (kmf/ADE/RISTIANA)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *