Zainudin Hasan dituntut 15 tahun penjara oleh JPU KPK

Bandar Lampung, WARTA SELATAN
Terdakwa Bupati Lampung Selatan nonaktif Zainudin Hasan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, Wawan Yunarwanto selama 15 tahun penjara dan denda sebesar Rp 500 juta subsider lima bulan kurungan penjara. Terkait kasus terima suap fee proyek infrastruktur Dinas PUPR Lamsel. Hal tersebut terungkap dalam sidang yang di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Senin (1/4).

Dalam tuntutannya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan hal-hal yang memberatkan, yakni perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Korupsi. Terdakwa selaku kepala daerah dengan kewenangannya yang dimiliki seharusnya berperan aktif ikut mencegah praktik praktik korupsi diwilayahnya. Namun tidak dilakukan justru terdakwa ikut telibat dalam melanggengkan praktik korupsi.

“Tidak hanya itu, terdakwa melakukan lebih dari satu tindak pidana yaitu tindak pidana kurupsi dan tindak pidana pencucian uang dan terdakwa tidak mengakui perlakuannya. Sedangkan hal yang meringankan terdakwa berlaku sopan dalam persidangan dan terdakwa memiliki tanggungan keluarga,” kata JPU saat membacakan amar tuntutan dihadapan majelis Hakim Mien Trisnawaty.

Selain itu terdakwa juga diwajibkan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp66.772.092.145, 00 subsider selama dua tahun penjara. “Kami menambah hukuman terhadap terdakwa dengan hukuman pencabutan hak pilih selama lima tahun setelah selesai menjalani pidana pokoknya,” kata JPU.

Terdakwa dinyatakan bersalah melanggar Pasal Tindak Puidana Korupsi (TPK) dan satu pasal Tindak Pidana Pencucian Uang ( TPPU). Pasal TPK yakni pasal 12 huruf a UU No 31 tahun 1999 sebagaima telah dirubah Uu No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang TPK junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP junto pasal 65 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan petaman.

Kemudian Pasal 12 huruf i UU No 31 tahun 1999 tentang TPK sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang TPK junto pasal 65 ayat 1 (1) KUHP sebagai dakwaan kedua, dan pasal 12 huruf b UU No 31 tahun 1999 TPK sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang perbubahan nomor 31 tahun 1999 tentang TPK junto pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan ketiga.

Kemudian untuk pasal TPPU yakni pasal 3 UU No 8 tahun 2010 tentang TPPU junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP junto pasal 65 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan keempat. Atas putusan terdakwa menyatakan akan mengajukan pembelaan bersama tim penasehat hukumnya yang akan digelar pada tanggal 15 April 2019 mendatang. “Kami mohon waktu selama dua minggu untuk mengajukan pembelaan,” kata Zainudin melalui penasehat hukumnya.

Diketahui sebelumnya, JPU menjelaskan bahwa terdakwa Zainudin Hasan selaku Bupati Lampung Selatan, sejak tahun 2016 hingga 2018, melakukan tindakan untuk memperkaya diri sendiri, dengan menerima uang Rp100 juta lebih, terkait fee proyek Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan. 

Lanjutnya, uang tersebut digunakan untuk membeli berbagai macam aset pribadi ZH, seperti tanah, rumah toko, rumah makan dan kapal pesiar. selanjutnya, uang tersebut diterima oleh terdakwa melalui Agus Bhakti Nugroho (ABN) yang bekerjasama dengan Kadis PUPR Lampung Selatan (2016) Hermansyah Hamidi.

“Hal dilakukan oleh Anjar Asmara Kadis PUPR (2017), serta salah seorang rekanan yakni Gilang Ramadhan selaku Direktur PT. Prabu Sungai Andalas sebagai pemberi suap” jelasnya. “Setelah terdakwa mendapatkan komitmen fee proyek tersebut, semua rekanan dapat mengerjakan proyek infrastruktur Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan,” kata dia (ade-res)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *