Jabatan M Abdul Hafid sebagai Ketua KPU Lamsel diberhentikan oleh DKPP

Jakarta,WARTA SELATAN

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan M Abdul Hafid sebagai Ketua KPU Lampung Selatan.

Sidang DKPP yang digelar, Kamis (16/5/2019) di lantai 5 Gedung Bawaslu di Jalan MH Thamrin Jakarta ini dipimpin oleh Harjono dengan anggota Teguh Prasetyo, Alfitra Salam, Idha Budhiarti dan Fritz Edward Siregar.

Sidang Kode Etik Penyelenggara Pemilu digelar setelah sebelumnya Bawaslu menerima laporan dari Tarmizi warga dusun Solo RT/RW 001/002 desa Sidomakmur Kecamatan Way Panji Lampung Selatan dengan Nomor Perkara : 005 P/L.DKPP/II/2019 mengabulkan pengaduan pengadu untuk sebagian dan menjatuhkan sangsi peringatak kepada Abdul Hafid sebagai ketua merangkap anggota KPU Lampung Selatan. Teradu tidak menindak lanjuti Laporan Panwas Lampung Selatan yang diduga adanya pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Ketua PPK Rajabasa, PPS Way Muli Timur berupa pengkondisian terhadap Caleg DPR RI dari PD atas nama Imer Darius.

Teradu selaku Ketua KPU Kabupaten Lampung Selatan juga terbukti tidak memberikan tindakan terhadap perbuatan salah satu bawahannya, yakni Qusoiri, anggota PPK Rajabasa yang melampaui kewenangannya dengan berkonsultasi langsung ke KPU Provinsi Lampung didampingi Zulkipli Anwar, calon Anggota DPR (PD) Tindakan Qusoiri jelas bertentangan dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Sebagai Penyelenggara Pemilu Qusoiri seharusnya menghindari pertemuan yang dapat menimbulkan kesan publik adanya pemihakan terhadap peserta pemilu. Namun tindakan Qusoiri tidak mendapat perhatian serius dari Teradu.

“Teradu terbukti melanggar Pasal 6 ayat (2) huruf a, huruf d, ayat (3) huruf f dan pasal 11 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d serta Pasal 15 huruf a dan huruf g Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu,” katanya.

Untuk diketahui, pemberhentian dari jabatan ketua tidak menggugurkan hak dan kewajibannya dari statusnya sebagai anggota penyelenggara Pemilu (KPU/Bawaslu). Penyelenggara Pemilu yang diberhentikan dari jabatan ketua KPU Lamsel, namun yang bersangkuatan stausnya masih tetap sebagai anggota KPU Lampung Selatan.

Sekretaris KPU Lampung Selatan Bejo Purnomo, saat diminta keterangan mengatakan bahwa hingga saat ini pihaknya belum menerima salinan hasil putusan DKPP ” maaf mas, kami belum.terima salinanya dari DKPP baiknya hubungi langaung pak Hafid saja ” tutur Bejo. (jpnews.ADE/Ris)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *