Ismet Roni : Imer Darius bisa dituntut atas tudingan gubernur Lampung sebarkan Hoax defisit 1,7 T

Bandar lampung, WARTA SELATAN

Wakil Ketua DPRD Lampung Ismet Roni SH MH menyatakan bahwa pernyataan gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengungkapkan pemerintah provinsi Lampung menanggung beban anggaran alias defisit hingga Rp1,7 triliun dalam sambutannya di Mahan Agung, Kamis (13/6) Itu adalah benar berdasarkan data dan fakta yang ada saat ini.

Oleh karena itu paparan gubernur yang dinilai Hoax atau berita bohong oleh Imer Darius dari Fraksi Demokrat bahkan sebaliknya bahwa Pemprov dalam kondisi surplus Rp.115 Miliar justru sangat memberikan pelajaran yang tidak baik bahkan bisa dituntut ” kata Ismet Roni.

” Pernyataan gubernur itu fakta bukan Hoax, supaya pak Imer tahu bahwa itu beban yang harus diselesaikan oleh Pemprov saat ini ” jelas Ismet

Legislator pentolan parta Golkar ini menerangkan, beban yang dimaksud adalah keharusan Pemprov membayar hutang PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) senilai Rp600 miliar lebih, tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH) ke kabupaten/kota hampir mencapai Rp700 miliar, dan pendapatan tidak masuk dari Way Dadi mencapai Rp400 miliar.

“Ini beban yang dimaksud oleh Pak Gubernur. Hutang PT SMI, beban yang harus diselesaikan ke tingkat II dari DBH, dan pendapatan yang tidak masuk dari Way Dadi. Pendapatan tidak masuk itu sudah di APBD. Itu sudah diprogramkan. Itu kan harus dibayarkan programnya. Defisit nggak itu? Defisit!,” tegas Ismet.

Idealnya, kata Ismet, hal tersebut dibahas pada forum anggaran dan tidak menjadi polemik. Dan forum itu ada pada pembahasan APBD Perubahan 2019 nantinya.

“Itu maksud gubernur yang harus menjadi beban dia menyelesaikan. Dengan cara apa? Nanti gubernur yang membahasnya bersama-sama DPRD. Mungkin mengevaluasi program, kalau tidak prioritas ya dihilangin lah dalam APBD Perubahan,” kata Ismet

“Forumnya itu pembahasan anggaran. Bisa diuraikan berapa anggaran kita? berapa yang tidak terbayarkan?” lanjutnya.

Ismet juga mengaku di sela-sela Paripurna Istimewa di DPRD Lampung, Jumat (14/6) siang, telah berbicara pada Imer Darius agar persoalan itu lebih detil dibahas dalam pembahasan APBD Perubahan supaya tidak menjadi polemik. Sebab, tundingan hoax bisa berbuntut hukum. “Bisa dituntut itu!” tegas Ismed menutup keteranganya. (*Ade)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *