Desa Titiwangi jadi Desa Inklusi Keuangam pertama di Lampung dan Luar pulau Jawa

 

(wartaselatan.com)-CANDIPURO –

Desa Titiwangi, Kecamatan Candipuro, Lampung Selatan, pada 20 November 2019 akan diresmikan sebagai “Desa Inklusi Keuangan” pertama di Provinsi Lampung. Peresmian itu juga, menjadi sejarah baru bagi Titiwangi sebagai desa pertama di luar Pulau Jawa yang tercatat sebagai Desa Inklusi Keuangan.

Untuk bisa menorehkan catatan membanggakan itu, ternyata banyak pengalaman pahit yang sudah dialami jauh sebelumnya oleh warga Desa Titiwangi berkaitan dengan masalah investasi. Utamanya, investasi bodong yang beroperasi hingga ke pelosok desa.

Sekretaris Desa (Sekdes) Titiwangi, Muh Barudin (44) mengatakan, masyarakat Desa Titiwangi dan khususnya Kecamatan Candipuro, banyak jadi korban investasi bodong sejak tahun 2000 silam. Salah satu investasi bodong itu adalah SSI, warga banyak yang mengalami kerugian uang yang nilainya bervariasi hingga ratusan juta. Bahkan mereka juga, ada yang menjual lahan garapannya (sawah) serta ternak peliharaannya.

“Ada ratusan yang jadi korban investasi bodong SSI di Kecamatan Candipuro ini, kerugiannya bervariatif mulai Rp 50 juta hingga Rp 100 juta. Warga menyebut Investasi bodong SSI ini, dengan sebutan Sawah Sapi Ilang,”bebernya.

Kemudian pada tahun 2013, kata Muh Barudin, di Kecamatan Candipuro pernah berdiri koperasi Baitul Maalwat Tamwil (BMT) Duta Jaya hingga tahun 2018. Saat itu warga dipameri keuntungan sebesar 5 persen, dan warga langsung berbondong-bondong menaruh (menabung) uangnya di BMT tersebut.

Begitu uangnya sudah ditabung dan memiliki banyak nasabah, masyarakat lagi-lagi jadi korban. Uang tabungan yang disetorkan bahkan sertifikat yang menjadi jaminan pembiayaan, dilarikan oleh pemilik BMT tersebut dengan dalih bangkrut (kolep) dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya.

“Banyak masyarakat kena tipu di BMT itu, total uangnya milyaran. Koperasi seperti BMT ini merugikan, karena warga jadi korban investasi bodong lagi. Itu semua jadikan pembelajaran, ketika berinvestasi dengan badan usaha yang tidak jelas atau resmi,”terangnya.

Setelah beroperasi salah satu perbankan BUMN di Kecamatan Candipuro, kata Muh Barudin, jaminan keamanan harta benda tidak akan hilang dan warga merasa nyaman. Seiring meningkatnya ekonomi, masyarakat ingin terus berkembang untuk mencari pilihan lain.

“Kalau hanya dagang saja, saingannya sudah banyak. warga tidak puas hanya menabung dan mendapat bunga beberapa persen saja, warga ingin memiliki devisi usaha yang tenang dan mumpuni,”ucapnya.

Dikatakannya, setelah nanti diresmikan sebagai Desa Inklusi Keuangan dan memiliki Galeri, masyarakat akan diberikan arahan lebih banyak lagi supaya lebih mengenal apa itu OJK, pasar modal dan seperti apa perlindungan pemerintah. Kalau sudah paham, nantinya mereka akan menentukan pilihannya.

“Adanya Galeri tersebut, akan lebih mudah berdampak positif ke desa lainnya di Kecamatan Candipuro. Desa Titiwangi ini menjadi pusat kegiatan, dan sebagai jantungnya kota Kecamatan Candipuro. Namanya di pedesaan, maka bagaimana kita menciptakan menuju desa modern dan berbasis digital,”pungkasnya.

Terpisah, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung, Indra Krisna saat dikonfirmasi membenarkan Desa Titiwangi, Kecamatan Candipuro, Lampung Selatan dicanangkan sebagai “Desa Inklusi Keuangan” pertama di Indonesia yakni luar Pulau Jawa dan pertama Provinsi lampung.

“Ya benar, rencananya Desa Titiwangi ini akan kita resmikan sebagai “Desa Inklusi keuangan” tanggal 20 November 2019 ini dan sekaligus meresmikan Galeri bursanya,”ujarnya.

Program “Desa Inklusi Keuangan” tersebut, kata Indra, dicanangkan secara nasional. Hal tersebut, untuk mendekatkan pada penggunaan layanan industri jasa keuangan dan mengenalnya lebih dalam. Sehingga masyarakat tidak salah pilih dalam bertransaksi pada produk-produk lembaga keuangan.

“Kami meliterasi masyarakat dari berbagai produk lembaga keuangan, melalui program “Desa Inklusi Keuangan”. Program ini sudah dicanangkan secara nasional, tapi untuk desa Inklusi ini kita inisiasi di wilayahnya masing-masing,”ungkapnya.

Dikatakannya, pihaknya bekerjasama dengan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Lampung, dan TPKAD ini yang pojaknya adalah literasi. Krena provinsi tidak punya daerah dan yang punya daerah Kabupten, maka lokusnya yang dipilih Kabupaten.

“Kebetulan yang terpilih di Lampung Selatan, yakni di Desa Titiwangi, Kecamatan Candipuro sebagai Desa Inklusi Keuangan,”tuturnya.

Indra mengutarakan, program “Desa Inklusi Keuangan” ini, merupakan pemanfaat masyarakat dalam menggunakan produk keuangan dan cerdas menggunakan keuangan. Memberikan pemahaman kepada masyarakat desa mengenai jasa produk keuangan, agar mereka tidak terjerumus masuk dalam investasi tidak benar atau illegal.

“Masyarakat akan didik supaya bisa melakukan investasi di tempat atau produk lembaga keuangan yang terdaftar resmi di OJK, tapi lebih khusus lagi yakni lembaga keuangan di pasar modal,”ucapnya.

Di Provinsi Lampung tepatnya di Desa Sidorejo, Kecamatan Sidomulyo, Lampung Selatan, sudah ada Desa Nabung Saham. Sekarang ditingkatkan lagi, tadinya nabung saham kini lebih daripada inklusi. Aktivitas literasi di program “Desa Inklusi Keuangan”, lebih untuk pembelajaran kepada masyarakat.

“Program “Desa Inklusi Keuangan” ini, metodenya hampir sama dengan Desa Nabung Saham, namun hanya ada perbedaan di program tersebut. Kalau nabung saham, hanya nabung saham saja dan ada teorinya disitu,”terangnya.

Sedangkan literasi Inklusi ini, lanjut Indra, justru lebih dari itu yakni memberikan pemahaman dan pembelajaran didalamnya. Inklusi keuangan ini adalah literasi, sehingga diberikan pemahaman dan ada tugas-tugas lain disamping adanya Galeri, bisa juga menabung di bank atau di Pasar modal.

“Untuk tahap pertama kita adakan Galeri dulu, Galeri ini produknya ya saham. Tapi ada yang lain juga, untuk itu nanti sajalah pelan-pelan karena ini adalah Desa Inklusi Keuangan,”kata dia.

Setelah paham, masyarakat akan diarahkan untuk berinteraksi dengan industrinya secara tepat dan tidak salah sasaran. Terutama di pasar modal yang terbilang masih awam bagi warga, khususnya yang ada di pendesaan. Namun pihaknya juga, melihat kebutuhan warga untuk layanan keuangan lainnya.

“Jadi program “Desa Inklusi Keuangan” lebih umum, tidak hanya pasar modal saja yang disosialisasikan melainkan ada asuransi, perbankan, pembiayaan (leasing) dan lainnya. Semua industri keuangan, ada di program tersebut,”pungkasnya.

Kepala Bursa Efek Indonesia (BEI) perwakilan Lampung, Hendi Prayogi menuturkan, secara berkelanjutan program “Desa Inklusi Keuangan” ini, akan terus menarik masyarakat untuk menggunakan produk jasa keuangan dan pastinya transaksi yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan. Di tahap awal pasar modal, menjadi fokus untuk diperkenalkan.

“Kami melihat warga Desa Titiwangi, Kecamatan Candipuro, Lampung Selatan, memiliki potensi cukup besar menabung saham. Maka perlu dicanangkan melalui program Desa Inklusi Keuangan,”ungkapnya.

Kekuatan perekonomian warga di pedesaan, kata Hendi, sudah dibuktikan di Desa Sidorejo, Kecamatan Sidomulyo, Lampung Selatan melalui program “Desa Nabung Saham” yang sudah diresmikan pada bulan Februari 2018 lalu dan sudah memiliki 350 investor. Para investornya, bukan hanya warga Desa Sidorejo saja. Melainkan dari berbagai desa dan kecamatan lain di Kabupaten Lampung Selatan, ada juga investor dari luar Kabupaten dan luar Provinsi Lampung.

“Untuk transaksinya di “Desa Nabung Saham” sekarang ini, rata-rata sudah mencapai Rp 18 miliar dalam perbulannya. Bahkan Desa Sidorejo, Kecamatan Sidomulyo, Lampung Selatan ini, menjadi contoh desa pertama di Indonesia dan di Provinsi Lampung yang sukses menjalankan program tersebut,”terangnya. (*/Mbang)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *