Intji : Penempatan dana APBD pada Deposito di Bank Lampung sudah sesuai dengan UU

(wartaselatan.com)-KALIANDA
Pemkab Lampung Selatan menyatakan bahwa penempatan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Bank Lampung itu sudah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan, bahkan sudah sesuai dengan arakan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) lampung Selatan Intji Indrawati kepada media ini, saat ditanya tanggapanya telah beredarnya pemberitaan di media tentang dugaan kejanggalan dana APBD yang cukuo tinggi yang di Deposito oleh Pemkab Lampung Selatan pada Bank Lampung.

Menurutnya bahwa penyimpanan APBD dalam bentuk Deposito di Bank Lampung sudah sesuai dengan peraturaturan dan perundang undangan yang ada juga salah sesuai dengan arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta salah satu Manajemen Kas Daerah yang setiap tahunnya dilakukan Audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia dan KPK secara rutin selalu melakukan evaluasi dan monitoring ke Bank Lampung (BUMD) tempat pemerintah daerah melakukan penyimpanan APBD dalam bentuk Deposito dan salah satunya melalui program Monitoring Centre For Prevention (MVP)

” Transaksi atau aliran dana yang keluar dan masuk dalam pengelolaan perbankan itu jelas dalam RBB (Rencana Bisnis Bank) bahkan KPK secara rutin melakukan Monev pada Bank pemerintah Daerah melaui MVP ” papar Intji kepada media ini.

Perlu diketahui bahwa saat ini Kabupaten Lampung Selatan lanjut Intji, pembangunan khususnya fisik tidak terserap secara optimal sehingga dana yang tidak terpakai dalam kas cukup tinggi jumlahnya, sehingga memungkinkan pemkab menempatkan dana Kas ke Bank Lampung hal itu dilakukan untuk mengoptimalisasi pendapatan asli daerah (PAD).

Penenpatan dana kas daerah dalam bentuk Deposito di Bank Lampung tutur Intji Indrawati bersifat Automatic Roll Over (ARO) dapat diperpanjang secara otomatis dan LIQUID, artinya dana dapat dicairkan kapan saja tanpa terkena pinalti atas penarikan dana jika dibutuhkan dalam pembiayaan likuiditas keuangan daerah, tugas daerah dan kualitas pelayanan publik, sehingga tidak ada kaitanya dengan tidak maksimalnya penyerapan anggaran ” kata Intji lagi.

Intji juga menjelaskan bahwa dana Pemkab Lampung Selatan yang ada di Bank Lampung hingga 21/11/2019 yakni sebesar Rp. Rp.453.417.549.091,00. dengan rinciannya, Penempatan dalam bentuk giro sebesar Rp203.417.549.091,00. Kemudian penempatan deposito hanya di Bank Lampung sebesar Rp.250.000.000.000,00 terdiri dari deposito Rp.70.000.000.000,00 dengan bunga 8%, Deposito Rp80.000.000.000 dengan bunga 8%, Dan deposito Rp100.000.000.000,00 dengan bunga 8%, sedangkan penemoatan Deposito yang dilaksanakan pada awal tahun adalah carry over deposito dari tahun 2018 sebesar Rp70.000.000.000,00 dan Rp80.000.000.000,00. Hal itu karena tidak terserapnya anggaran pada tahun 2018 dan belum adanya aturan yang mengharuskan deposito Pemerintah Daerah dipindah bukukan ke Rekening Kas Umum Daerah,” paparnya.

Sebelumnya, Carry over deposito dari tahun 2018 telah mendapatkan beberapa penawaran dari sejumlah BUMN seperti PT BRI Persero, Tbk dan PT Bank Mandiri Persero. Dimana dalam penawaran itu, Bunga deposito yang diberikan ke Pemerintah Daerah dibawah 7,5% per tahun.

Sementara, Penawaran deposito yang diberikan Bank Lampung diberikan special rate bunga diatas 7,5% per tahun. Dimana hingga tahun 2019 sampai dengan saat ini, bunga yang diberikan PT BPD Lampung yaitu 8% per tahun. “Pada tahun 2019 bunga deposito yang telah diperoleh oleh Pemerintah Daerah sampai dengan tanggal 21 November 2019 sebesar Rp16.302.876.712,37. Dimana pendapatan dari bunga deposito adalah termasuk dalam akun lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah,” Tegasnya.

Selain itu, Penempatan uang kas daerah ke deposito dalam rangka optimalisasi PAD diatur dalam berbagai ketentuan dan perundang-undangan, yakni UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 328 Ayat (1) dan Ayat (2). PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah PAsal 116 dan Pasal 117 Ayat (1).

PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 131 Ayat (1) dan Ayat (2). Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perubahan-perubahanny,yaitu Pasal 71 Ayat (1) dan Ayat (2). (Rls/ Ade )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *