DPRD Lamsel memutuskan 9 Ranperda yang diusulkan Pemkab Lampung Selatan

(wartaselatan.com)-KALIANDA
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Selatan menggelar Sidang Paripurna dalam rangka pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten lampung Selatan, Jumat (13/12/2019).

Ada sembilan Rancangan Peraturan Daerah yang diputuskan yang diusulkan olehnpemerintah daerah Lampung Selatan serta satu Ranperda inisiatip dari DPRD Lampung Selatan.

Kesembilan Ranperda yang disahkan oleh DPRD Lampung Selatan itu diantaranya Ramperda tentang Perubahan atas peraturan Daerah Nomor 06 tahun 2013 tentang Restribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang diusulkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Ase Daerah (BPKAD), Ramperda tentang Peraturan Pertama Perda Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 tahun 2011 tentang Pajak Restoran yang diusulkan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah (BPPRD), Ramperda tentang Pengelolaan Pendidikan yang diusulkan oleh Dinas Pendisikan dan Kebudayaan, Ramperda tentang Restribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga oleh Dinas Pariwisata, Ramperda tentang Kepemudaan dari Dinas Pemuda dan Olah Raga, Ramperda tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat oleh Sat Pol PP, Ramperda tentang Restribusi mendirikan Bangunan oleh DPMPPTSP, Ramperda tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Ramperda tentang perubahan pertama atas Perda Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah (BPPRD) dan Ramperda tentang Badan Perwakilan Desa (BPD) oleh DPRD Lampung Selatan.

Sidang paripurna yang dipimpin oleh Hendry Rosyadi SH MH dihadiri oleh 46 anggota DPRD serta para OPD dan jajaran Pemkab Lampung Selatan serta para Forkopimda Lampung Selatan.

Setelah 8 Fraksi menyetujui atas 9 Ranperda yang diusulkan oleh Pemkab Lampung Selatan dan Satu Ranperda inisiatip DPRD Lampung Selatan, maka selanjutnya akan disampaikan kepada pemerintah Propinsi Lampung untuk dilakukan penelitian sebelum diundangkan ” tutur Hendy Rosyadi kepada media ini. (ade)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *