Fraksi PKS meminta Dispora lakukan terobosan untuk kepemudaan

(wartaselatan.com)-KALIANDA
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengapresiasi kinerja Badan
Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Lampung Selatan yang telah menyelesaikan 10 rancangan peraturan daerah (Ranperda) di akhir tahun 2019 ini.

Ini salah satu sejarah yang baik bagi DPRD Lampung Selatan, mudah mudahan kerja keras, ihtiar yang telah dilakukan bisa bermuara kepada upaya kita dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lampung Selatan dan pembangujan menuju ke Baldathun Thayyibatun wa rabbun ghafur. ” kata Andriyanto saat membacakan pandangan umum tentang pengambilan keputusan 10 Ranperda dalam sidang paripurna yang digelar, Jumat (13/12/2019).

Ada beberapa hal yang harua kami sampaikan atas pengesahan 10 Ranperda tahun 2019 yang akan kita putuskan diantaranya
Pertama,
Fraksi PKS mengapresiasi kinerja Bapemperda DPRD Lampung Selatan, Bagian Hukum Setda Lampung Selatan dan OPD terkait yang telah menyelesaikan pembahasan 10 Ranperda tersebut, yang diantaranya telah menjawab beberapa Temuan Propinsi, Inspektorat dan BPK RI sehingga kedepannya beberapa kegiatan kita bisa terlaksana dengan baik karena sudah dilengkapi payung hukum yang jelas.

Kedua,
Berkaitan dengan Perda Inisiatif DPRD, yakni Ranperda Tentang Badan Permusyawaratan Desa / BPD,
Ranperda ini adalah wujud kepedulian kami anggota DPRD sebagai wakil rakyat yang bersama pemerintahan kabupaten melihat sangat pentingnya support Pembangunan Pedesaan. Peningkatan kinerja pemerintahan desa bukan hanya tugas Perangkat Desa saja tapi juga harus melibatkan BPD yang memiliki kedudukan penting dalam Pemerintahan Desa. Dengan keluarnya Permendagri no. 110 tahun 2016 dan Perda ini, kami harapkan semakin menguatkan kelembagaan BPD, yakni sebagai salah satu penyelenggara pemerintah desa, penyalur aspirasi masyarakat desa, dan bersama pemerintah desa mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik. Dengan perda ini diharapkan kinerja BPD semakin meningkat yakni menjadi Dewan atau DPRD di tingkat desa.
Selanjutnya, Fraksi PKS juga menekankan kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan untuk menindaklanjuti perda ini dengan Peraturan Kepala Daerah / Perbup khususnya berkaitan kesejahteraan anggota BPD, yakni hak keuangan BPD terkait Biaya Operasional, Tunjangan Kedudukan, dan Tunjangan Kinerja BPD, sehingga wacana kenaikan kesejahteraan siltap aparatur desa di tahun 2020 sesuai PP no.11 tahun 2019 juga bisa dirasakan oleh anggota BPD.

Hadirin Sidang Paripurna yang terhormat,
Ketiga,
Berkaitan dengan 9 Ranperda ; yakni Ranperda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Ranperda Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Ranperda Retribusi IMB, dan Ranperda Pajak Penerangan Jalan, secara prinsip Fraksi PKS memberikan catatan agar Perda-perda terkait bisa memberikan sumbangsih untuk peningkatan PAD, berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan memberikan perlindungan usaha kepada masyarakat kecil. Khususnya Ranperda Retribusi IMB dan Ranperda Pajak Restoran, Fraksi PKS juga memberikan catatan agar pelaksanaan perda ini tidak menghambat investasi,.. berkesesuaian dengan arahan Presiden RI berkaitan wacana Omnibus Law untuk menyederhanakan kendala regulasi. Fraksi PKS juga mendorong pihak terkait setelah Ranperda ini disahkan untuk segera melakukan pendekatan dan sosialisasi yang persuasif kepada wajib pajak sebelum pelaksanaan teknis penarikan pajak dan retribusi di tahun 2020 ” kata Andriyanto.

Berkaitan Ranperda Kepemudaan, Fraksi PKS memberikan catatan agar dengan hadirnya Perda ini peran Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam hal pembangunan Generasi Muda Lampung Selatan untuk lebih optimal, termasuk didalamnya para pemuda yang menyandang disabilitas. Hadirnya Perda ini juga diharapkan dapat menjadi support OPD terkait, khususnya Dinas Pemuda dan Olahraga untuk melakukan terobosan-terobosan terkait alokasi Anggaran dan Kegiatan Kepemudaan di Lampung Selatan.

Terkait Ranperda Ketertiban Umum dan Penanggulangan Bencana, … diharapkan dengan hadirnya Perda ini Pemkab Lampung Selatan dapat lebih optimal menjaga Kondusifitas, ketenangan, ketentraman dan keamanan masyarakat Lampung Selatan. Disamping juga catatan Fraksi PKS agar Pemkab Lampung Selatan lebih tanggap darurat dan respon cepat terhadap penanggulangan bencana di tiap kecamatan di Lampung Selatan

Untuk diketahui bahwa sembilan Ranperda yang diusulkan oleh Pemerintah Lampung Selatan dan satu Tanperda inisiatif DPRD Lamsel telah diputuskan oleh DPRD diantaranya Ramperda tentang Perubahan atas peraturan Daerah Nomor 06 tahun 2013 tentang Restribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang diusulkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Ase Daerah (BPKAD), Ramperda tentang Peraturan Pertama Perda Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 tahun 2011 tentang Pajak Restoran yang diusulkan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah (BPPRD), Ramperda tentang Pengelolaan Pendidikan yang diusulkan oleh Dinas Pendisikan dan Kebudayaan, Ramperda tentang Restribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga oleh Dinas Pariwisata, Ramperda tentang Kepemudaan dari Dinas Pemuda dan Olah Raga, Ramperda tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat oleh Sat Pol PP, Ramperda tentang Restribusi mendirikan Bangunan oleh DPMPPTSP, Ramperda tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Ramperda tentang perubahan pertama atas Perda Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah (BPPRD) dan Ramperda tentang Badan Perwakilan Desa (BPD) oleh DPRD Lampung Selatan. ( ade-Bambang)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *