Agus Sutanto : Saya harap saudara perwakilan FSPMI-SPI menyampaikan aspirasi sesuai dengan surat yang disampaikan kepada DPRD.

(wartaselatan.com)-KALIANDA
Wakil Ketua II DPRD Lampung Selatan Agus Sutanto. ST meminta kepada perwakilan dari FSPMI dan SPI hanya untuk menyampaikan aspirasi tentang Upah Minimum Kabupaten (UMK) bukan yang lainya .

Pernyataan kader Partai Golkar tersebut disampaikan, Jumat (27/12/2019) saat memimpin dengar pendapat (hearing) antara anggota Komisi I, III, dan IV DPRD Lampung Selatan bersama FSPI dan SPI di Aula Rumah Dinas Ketua DPRD Lampung Selatan.

Menurut Agus Sutanto bahwa, kami minta agar menyampaikan aspirasi tentang UMK saja sesuai dengan surat yang sudah disampaikan kepada Sekretariat DPRD Lampung Selatan ” Saya berharap kepada para perwakilan hanya menyampaikan aspirasi tentang UMK saja, dan kalau ada lainya agar disampaikan bersama resume sehingga dapat kami tindak lanjuti ” tutur Agus Sutanto.

Untuk diketahui bahwa pihak DPRD dan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan hanya punya kewenangan untuk menyampaikan aspirasi untuk disampaikan ketingkat DPRD Propinsi dan DPRRI ” Kami hanya bisa menerima aspirasi untuk disampaikan, kalau masalah putusan itu wewenang Propinsi dan Pusat ” kata Agus lagi.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lampung Selatan Anas S, bahwa kewenangan Pemerintah Kabupaten hanya sebatas menerika aspirasi apabila terjadi sengketa /permasalahan antara pengusaha dan pihak tenaga kerja untuk melakukan mediasi, namun untuk pengawasan dan pengambilan keputusan adalah pihak Propinsi dan pihak pusat ” katanya.

Perwakilan FSPMI-SPI Cabang Lampung Selatan Badrudin mengatakan bahwa kedatangan dirinya bersama lainya adalah untuk melakukan Audensi dengan pihak DPRD dan Pemerintah Daerah Lampung Selatan dalam rangka tentang penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) untuk Lampung Selatan.

Namun demikian lanjut Barudin bahwa pihaknya juga meminta kepada Pemkab Lamsel dan DPRD untuk memberikan Rekomendasi dalam rangka menolak dilaksanakan UU tentang Omnibus Law karena sangat tidak pro tenaga kerja, baik dalam perlindungan terhadap tenaga kerja, Upah, Jam Kerja ataupun pesangon bagi tenaga kerja ” tuturnya.

Dari UU Omnibus Law tersebut lanjut Badrudin, bahwa banyak pasal-pasal yang sangat merugikan para tenaga kerja, namun demikian apabila UU tersebut dilakukan pembahasan / pengkajian diharapkan untuk melibatkan kaum pekerja ” tutur Badrudin lagi sembari mengatakan bahwa pada tanggal 6 Februari 2020 pihaknya akan melakukan aksi di depan gedung DPRD dan Pemkab Lampung Selatan ” pungkasnya.

Sekedar untuk diketahui bahwa dalam rapat terbatas yang digelar Presiden
RI, Jumat (27/12/2019) bersama jajaranya di Istana Kepresidenan Bogor Jabar dijelaskan bahwa terkait Drav UU Omnibus Law agar jajaranya untuk melakukan pengecekan dan berhati-hati agar tidak ditumpangi oleh kepentingan orang tertentu yang menitipkan pasal-pasal demi kepentingannya.

Presiden tidak menginginkan RUU Omnibus Law itu hanya menjadi tempat menampung berbagai keinginan kementrian dan lembaga, jika itu terjadi maka visi efesiensi dan efektivitas perizinan bagi investasi bakal sulit tercapai ” tutur Jokowi kepada awak media.

Seperti diketahui bahwa UU Omnibus Law adalah terkait cipta lapangan kerja melibatkan 30 kementrian dan lembaga juga meringkas 82 pasal UU yang terdiri dari 28 pasal .

Hadir dalam Hearing tersebut yakni para anggota Komisi I, III, IV, Kepala Dinas Tenaga Kerja, dan Kepala Badan Perundang-undangan (Tia-Ade)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *