(wartaselatan.com)-KALIANDA
Waikil ketua DPRD Kabupaten lampung selatan Agus Sartono Amd, mebdampingi Komisi I DPRD Lampung Selatan melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan da­na desa (DD) dan (ADD) Kabu­paten lampung selatan (Lamsel).

Monitoring dan evaluasi para wakil rakyat tersebut dilakukan didua Kecamatan yakni Kecamatan Ketibung dan Kecamatan Candi Puro dengan tujuan untuk memastikan penggunaan dana Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) dikelola dengan baik dan tepat sasaran di pemerintahan desa, Selasa (14/1/2020).

Monitoring anggota Komisi I DP­RD Lamsel tersebut, dihadiri Camat ketibung Hendra Jaya,camat candi Puro Warsidi, kepala desa, Trans tanjungan dan Rantau Minyak, Kasi bidang ekonomi (PMD) Sampoerno dan dilanjutkan dengan monitoring proyek infrastuktur yang dikerjakan melalui, DD dan ADD didampingi kepala dusun dan warga desa, yang ada di dua kecamtan tersebu saat dikunjungi.

Ketua Komisi I DPRD Bambang Irawan me­nyebutkan, pihaknya turun melakukan monitoring untuk mengintensifkan pengawasan dalam pengelolaan anggaran DD dan ADD yang digunakan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pengawasan terhadap penyeleng­ga­raan pemerintah desa, men­jadi penting. Mengingat anggaran desa yang diberikan pemerintah cukup besar, sehingga perlu dilakukan pem­binaan, mo­nitoring dan evaluasi terha­dap pemerin­tahan desa dalam penge­lolaannya.

“Kita akan jalankan pekerjaan kita sesuai tupoksi, kita tidak akan main-main tentang Dana Desa. Kita ambil sampel di dua kecamtan, baru-baru ini.” Tegasnya.

Agus Sartono Politisi PAN, menambahkan juga, mengingatkan agar pemerintah desa melaksanakan kegiatan, dan pengelolaan keuangan dengan baik dan jangan tersangkut masalah hukum.terangnya.

Senada disampaikan ketua I DPRD Lamsel, Agus Sartono, mene­kankan agar pihak eksekutif lebih proaktif dan transaparan dalam pelaksanaan anggaran pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Lamsel termasuk dana desa.

Masih kata Bambang Irawan, ketua komisi I, Politisi asal Gerinda ini , maraknya dugaan kebocoran anggaran baik yang ber­sumber dari APBD maupun APBN dan dana desa serta sumber dana lain­nya selama ini cukup merugikan ma­sya­rakat sehingga penyaluran angga­ran dan pelaksanaan pembangunan di Lamsel dinilai masih kurangnya pengawasan dan trans­paransi dari pihak terkait.

“Selama ini penyaluran anggaran itu menurut dugaan dan analisis yang terjadi dilapangan masih kurang baik. Makanya kedepannya kita akan terus melakukan pengawasan dan monitoring langsung khususnya dana desa ter­kait pelaksanaannya supaya lebih ter­salurkan dan bermanfaat bagi selu­ruh masyarakat,”tandasnya. (ade)