Kajari : Perkara dugaan korupsi Dinas Pariwisata Lamsel tidak dapat dilanjutkan

Kata Kajari : Perkara dugaan Korupsi pada Dinas Pariwisata Lamsel tahun 2018 tidak bisa dilanjutkan

KALIANDA-(wartaselatan.com)
Kejaksaan Negeri Lampung Selatan menyatakan pihaknya tidak dapat melanjutkan perkara dugaan adanya tindak pidana korupsi (Tipikor) pada Dinas Pariwisata Lampung Selatan pada tahun anggaran 2018 lalu.

Menurutnya dalan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang ada pada Dinas Parieisata Lampung Sekatan pihaknya sudah meriksa sebanyak 60 orang saksi, baik dari pihak ASN ataupun dari pihak pihak terkait, bahkan ada juga dari wartawan pihaknya hanya menemukan kerugian negara yang jumlahnya kecil, sehingga karena jumlahnya tidak cukup untuk dilanjutkan kepada perkara tindak pidana korupsi (Tipikor), oleh karena itu pihaknya melimpahkan perkara tersebut kepada Penyidik Internal Pemrintah (PIP) dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan untuk ditindak lanjuti.

Sebenarnya saat kami mendapatkan laporan adanya dugaan tipikor pada Dinas Pariwisata Lampung Selatan untuk tahun anggaran 2018, dugaan kami diperkirakan ada kerugian negara akan mencapai Rp. 300 juta lebih ” Kata Kajari Lampung Selatan Hitamrin, Kamis (23/07/2020) kepada media ini diruanganya.

Namun setelah kami melakukan penyidikan dan meminta keterangan sebanyak 60 orang saksi baik kepada para pegawai atau orang-orang yang terlibat, serta dari Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) Propinsi Lampung, ditemukan kerugian negara hanya mencapai Rp. 44.710.000, oleh karena itu sesuai dengan aturanya kemudian pihaknya melimpahkan perkara tersebut kepada PIP /Inspektorat Lamsel.

Jumlah kerugian negara tersebut berasal dari Kegiatan aktualisasi adat budaya Lamsel sebesar Rp. 5 juta, Kegiatan adat budaya Lamsel sebesar Rp. 39.460.000, sedangkan untuk kegiatan Festifal Kalianda (FK) tidak ditemukan kerugian negara, malah mendapatkan pemasukan kas negara sebesar Rp. 146 juta, karena dalam kegiatan itu ada pelayanan umum kepada masyatakat ” katanya.

Selain itu Hutamrin juga menjelaskan bahwa setelah pihaknya mekimpahkan perkara tersebut kepada PIP/Inspektorat, maka sanksi atau hukuman kepada ASN yang diduga melakukan penyimpangan pada perkara pada Dinas Pariwisara Lamsel tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIP ” .

Ditempat yang sama Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri Lampung Selatan, Eko Setia Negara mengatakan bahwa jumlah kerugian negara sebesar Rp. 44.710 000 itu adalah hasil audit dan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK Propinsi Lampung karena itu adalah salah satu prosedur dalam penetapan jumlah kerugian negara, walaupun pihaknya sedikit kecewa karena jumlah kerugian negara yang ditemukan BPK tidak sama dengan dugaan pihak kejaksaan, namun karena itu aturanya maka kamipun harus menerima ” Kata Eko.

Sekedar untuj diketahui bahwa sebelumnya para Korp Adhyaksa Lampung Selatan ini pada tanggal 3 Desember 2019 lalu yang lansung dipimpin oleh Kajari Lampung Selatan Hutamrin SH, melakukan penggeledahan terhadap kantor Dinas Pariwisata Lampung Selatan karena diduga melakukan tindak pidana korupsi tahun 2018 diantaranya pada kegiatan Festifal Kalianda (FK) 2018 sebesar Rp. 1,3 Milyar, kegiatan Pelestarian aktualisasi adat budaya Lamsel sebesar Rp.350 juta dan kegiatan adat budaya Lampung Selatan sebesar Rp. 375 Milyar.

Namun setalah lamanya melakukan pemeriksaan para saksi dan memakan waktu yang cukup panjang, dengan dalih jumlah saksi yang banyak mencapai 60 orang sedangkan penyidik jumlahnya hanya 3 orang, secara otomatis memerlukan waktu yang panjang dan akhirnya perkara tersebut tidak dapat dilanjutkan, karena jumlah kerugian negara tidak cukup untuk dinaikan kepada perkara tipikor, dan hanya dilimlahkan kepada PIP/ Inspektorat Lampung Selatan. (red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *