Agus Sartono.AMd meminta ASN bersikap Netral dalam pelaksanaan Pilkada 2020

KALIANDA-(wartaselatan.com)

Sebenenarnya sejak Orde Baru isu ketidaknetralan Aparatus Sipil Negara (ASN) sudah terjadi yang dulu dikenal dengan Monoloyalitas.

ASN yang cukup strategis untuk menjadi mesin politik pemenangan kandidat pasangan calon yang akan bertarung pada perhelatan Pilkada yang akan digelar 9 Desember 2020 mendatang, bahkan keamluhanya dapat mengalahi partai koalisi yang mengusung kandidatnya.

Dukungan kepada Petahana ASN cukup kuat keterlibatanya, hal itu dipengaruhi dua iming-iming yakni, naik jabatan atau naik promosi ketika sang petahana terpilih dalam perhalatan di Pilkada nanti.

” Ketidak Netralan ASN dalam Pilkada dalam memberikan dukungan kepada Petahana dipengaruhi oleh beberapa hal, selain diberi iming-iming jabatan, juga karena saat bertugas penempatan jabatanya yang tidak berdasarkan kompetensi ” Kata Agus Sartono, Selasa (01/09/2020) kepada media ini diruanganya.

Memang dilematis sih lanjut Wakil Ketua I DPRD dari Fraksi PAN ini, satu.sisi sebagai ASN harus bekerja profesionan sesuai tugas dan fungsinya, disisi lain sebagai bawahan harus patuh kepada atasan.

Namun demikian seperti yang disampaikan oleh Menpan RB Tjahjo Kumolo menyatakan bahwa pihaknya akan memberikan sanksi kepada ASN yang tidak netral dalam Pilkada 2020. Sanksi yang akan diberikan mulai dari sanksi ringan hingga sanksi terberat yakni pemecatatan sebagai ASN ” kata politisi dari partai berlambang Matahari terbit ini.

Oleh karena itu saya berharap kepada seluruh ASN untuk menjaga netralitasnya dalam Pilkada 2020, tingkatkan pelayanan kepada masyarakat jaga profesionalisme, akuntabilitas, Responsibilitas, Ekseptabilitas, serta Integritas Birokrasi untuk tidak terpengaruh kepada kepentingan politik penguasa,

Utamakan pelayanan prima kepada masyarakat. Biarkan suksesi kepemimpinan politik di Lampung Selatan berlangsung dengan sendirinya, dan diharapkan berjalan aman, lancar, damai, dan sejuk ” Pungkasnya.

Sekedar untuk diketahui bahwa sumber DEEP dijelaskan, bahwa Larangan dan Sanksi yang harus diketahui oleh ASN yakni yang tertera dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil telah secara jelas menyebutkan nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh pegawai negeri sipil.

Nilai-nilai dasar itu adalah ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kesetian dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, semangat nasionalisme, mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan, ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, tidak diskriminatif, profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi dan semangat jiwa korps.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa pegawai ASN terdiri atas PNS dan PPPK.

Lebih lanjut dalam Pasal 9 ayat (2) menyampaikan, Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.

Hal senada juga terdapat dalam UU Pilkada bahwa ASN dilarang untuk terlibat dalam kegiatan kampanye serta membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan dan merugikan salah satu pasangan calon.

Ada 9 (sembilan) etik ASN yang tercantum dalam SE Mendagri Nomor B/7l/M.SM.00.00/2017, yaitu PNS dilarang melakukan pendekatan terhadap partai politik, memasang spanduk/baliho yang mempromosikan serta mendeklarasikan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah.

Selain itu, PNS juga dilarang menghadiri deklarasi bakal pasangan calon mengunggah, menanggapi (seperti like, komentar, dan sejenisnya) atau menyebarluaskan gambar/foto, visi misi, berfoto bersama maupun keterikatan lain dengan bakal pasangan calon melalui media online atau media sosial.

PNS dilarang melakukan foto bersama dengan bakal pasangan calon dengan mengikuti simbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan serta menjadi narasumber dalam kegiatan partai politik.

Apabila terdapat ASN yang terbukti melanggar, maka akan dikenai sanksi hukuman disiplin ringan maupun berat. (Ade/red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *