Pasca Putusan MK, KPU Lamsel Akan Segera Gelar Rapat Pleno Penetapan Bupati-Wakil Bupati Terpilih Nanang-Pandu

KALIANDA-(wartaselatan.com)


Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Komisi Pemilihan umum (KPU) Lampung Selatan, akan segera menggelar Rapat Pleno Penetapan Bupati-Wakil Bupati terpilih Kabupaten Lampung Selatan H.Nanang Ermanto – Pandu Kusuma Dewansa.

Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua KPU Lampung Selatan Ansurasta Razak, Senin (15/2/2021) saat dihubungi media ini melalui telepon selulernya.

” Dalam waktu dekat, kami KPU Lampung Selatan, akan segera menggelar Pleno penetapan bupati – wakil bupati terpilih Kabupaten Lampung Selatan H Nananf Ermanto-Pandu Kusuma Dewansa ” tegas Ansurasta.

Kami masih menunggu jadwal yang ditetapkan oleh KPU RI tentang jadwal penetapan bupati-wakil bupati terpilih pada Pilkada yang digelar pada 9 Desember 2020 tahun lalu

” Jadwal penetapan maksimal atau paling lama 5 hari dari putusan MK, bisa juga kurang dari 5 hari, tergantung hasil koordinasi antara MK dan KPU RI, dan KPU Lampung Selatan akan segera melaksanakan putusan dan langsung menggelar pleno penetapan bupati-wakil terpilih Nanang Ermanto-Pandu Kusuma Dewangsa ” kata Ansurasta lagi.

Sekedar untuk diketahui bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) secara resmi tidak menerima atau menolak gugatan perkara perselisihan hasil pilkada (PHP) Kabupaten Lampung Selatan.

Kepastian itu terungkap dalam sidang lanjutan PHP kepala daerah tahun 2020 yang digelar MK secara daring dari Gedung MK RI I Lantai 2, Jakarta Pusat, Senin (15/2/2021).

Sidang gugatan yang dimulai sekitar pukul 13.00 WIB dengan agenda pembacaan putusan atau ketetapan dua perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan yang diajukan Pemohon pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan nomor urut 3, yakni H. Hipni dan Hj. Melin Haryani Wijaya.

Pasangan ini mengajukan gugatan dengan Nomor 47/PHP.BUP-XIX/2021 dengan pokok Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Lampung Selatan Nomor 75/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2020.

Dalam gugatannya, Pemohon menyatakan telah terjadi kecurangan yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon yang dilakukan oleh Termohon. Antara lain dengan tidak membagikan undangan pemilih (C pemberitahuan) kepada pemilih. Sehingga Pemohon merasa telah dirugikan sebanyak 31.964 undangan untuk semua pemilih di Kabupaten Lampung Selatan.

Menurut Pemohon, paslon nomor urut 1 yang juga petahana telah menginstruksikan ASN untuk memantau TPS sehingga dinilai merugikan Pemohon. Sehinngga Pemohon berkesimpulan bahwa perolehan suara Paslon nomor urut 1 tidak sah.

Anwar Usman yang memimpin sidang gugatan PHP Kabupaten Lampung Selatan, sedangkan, perkara kedua dengan Nomor 61/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan oleh paslon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan, H. Tony Eka Chandra dan H. Antoni Imam.

Dalam permohonannya, Pemohon meminta Pembatalan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 75/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020.

Dalam gugatan tersebut, Pemohon menyatakan telah terjadi pelanggaran oleh Termohon dimana jumlah DPT Lampung Selatan Sebanyak 704.367 suara. Dimana dalam hasil penghitungan suara KPUD Lampung Selatan sebanyak 457.537 yaitu hanya sekitar 64,99 % DPT yang menggunakan hak suara. Tim paslon nomor urut 2 melihat adanya kesengajaan KPUD Lampung Selatan tidak membagikan C-6 kepada masyarakat setempat.

Menurut temuan Tim dan Bawaslu sebanyak 31.964 lembar C-6 Pemberitahuan yang tidak sampai kepada pemilih SAH yang terdata dan terdaftar sebagai DPT di KPUD Lampung Selatan. Bahwa dengan adanya indikasi tersebut dan selisih suara antara Paslon Nomor Urut 1 dan Paslon Nomor Urut 2, dikuatkan dengan temuan Bawaslu dalam hal ini indikasi KPUD Lampung Selatan telah melanggar Pasal 158 UU No.10/2016.

Dalam sidang tersebut, MK menyebut permohonan yang diajukan oleh Pemohon paslon nomor urut 3 dan paslon nomor urut 2 tidak dapat diterima atau ditolak. (ck/dbs)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *