BAKAUHENI-(wartaselatan.com)
Rapat bersama Rencana Operasi Angkutan Lebaran (ANGLEB) Tahun 2023 M atau 1444 H, di kantor PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Bakauheni, Lampung Selatan, antara Balai Pengelolaan Transfortasi Darat (BPTD) Wilayah VI Provinsi Bengkulu dan Lampung, bersama stakeholder terkait, antara KSOP, TNI, POLRI, Operator Pelabuhan dan Operator Kapal, berlangsung lancar.
Berdasarkan data yang di peroleh tim media ini, Kamis (06/04/2023), dari BPTD Wilker VI Bengkulu dan Lampung, bahwa Pemberlakukan PPKM sudah di cabut oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 30 Desember 2022, namun status pandemi covid di Indonesia tidak di cabut. Hal ini dikarenakan status covid-19 masih dinyatakan pandemi oleh organisasi kesehatan dunia (WHO).
Survey potensi pergerakan nasional masyarakat dari BPTD, periode angkutan lebaran tahun 2023, 1444 H, Daerah asal perjalanan terbanyak pada lebaran
2023 adalah Jawa Timur (17,1%) Jawa Tengah (15,1%), Jabodetabek (14,8%), Jawa Barat (12,1%), dan Sumatera Utara (3,6%).
“Potensi pergerakan masyarakat secara nasional 45,8 persen atau sebanyak 123,8 juta orang. Dan potensi pergerakan masyarakat di masa lebaran di provinsi Lampung hanya 3.1 persen, dan Bengkulu 0,8 persen,” kata Kepala Balai BPTD Willayah VI Bengkulu dan Lampung Bahar, di kantor lobi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Bakauheni, Lampung Selatan.
Inilah langkah langkah dan antisipasi apabila ada lonjakan pergerakan masyarakat dalam lebaran 2023 oleh BPTD Wilayah VI Bengkulu dan Lampung:
a. BPTD bersama stakeholder tekait (KSOP, TNI, POLRI, Operator Pelabuhan dan Operator Kapal) agar bersinergi untuk membuat
POSKO Terpadu serta melakukan sosialisasi terkait E-Ticketing, Pembatasan Kendaraan Barang dan informasi lain terkait
angkutan penyeberangan;
b. Berkoordiasi dengan pihak kepolisian terkait skenario delaying kendaraan agar tidak terjadi penumpukan di pelabuhan jika
terjadi peningkatan demand;
c. BPTD VI membantu melakukan pengaturan dan merekayasa pola operasi kapal;
d. PT ASDP Meningkatkan kapasitas pelayanan tollgate dan melakukan penjualan tiket dengan sistem quota/jam untuk
menghindari penumpukan kendaraan dan penumpnag pada jam tertentu;
e. Jika terjadi lonjakan roda 2, maka Kendaraan roda 2 difokuskan di Dermaga V dengan sebagian tetap didistribusikan ke
dermaga lain, Apabila kendaraan barang mengalami lonjakan akan dialihkan ke pelabuhan bantuan (Pelabuhan Panjang dan
BBJ) serta ketentuan masuk pelabuhan J-2 dan expired tiket ditiadakan, Apabila terjadi Stack di Dermaga Eksekutif, maka
pengguna jasa dialihkan ke dermaga regular;
f. Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait antisipasi bottleneck di Toll gate pelabuhan dengan menempatkan petugas,
membuat jalur khusus kendaraan roda 2, membuat toll gate tambahan, membuat jalur putar balik bagi kendaraan/pengguna
jasa yang belum mempunyai tiket, dan melakukan rekayasa jalur kendaraan dalam pelabuhan;
g. BPTD bersama – sama dengan stakeholder terkait menyiapkan prosedur Contingency Plan (penanganan keadaan darurat);
h. Kapal Penyeberangan, LPS dan Syahbandar Selalu monitor dan memantau berita cuaca dari BMKG dan Menunda
keberangkatan kapal jika terjadi cuaca buruk;
i. Penempatan Petugas untuk memastikan kondisi aman untuk melakukan proses bongkar/muat (awak kapal dan petugas ASDP);
j. BASARNAS secara aktif melaksanakan patroli di selat sunda dan pemantauan dengan helicopter. (*)