SIDOMULYO-(wartaselatan.com)
Pemerintah Desa Sidodadi Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan, menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (MusrenbangDes) Tahun 2023, Kamis (17/11/2023) sekira pukul 14.00 WIB bertempat di aula desa setempat.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Anggota DPRD Lampung Selatan Sutaji Abdullah, Camat Sidomulyo Erman Suheri, Kapolsek Sidomulyo Ilham Efendi, Kepala Desa Sidodadi Sutiyanto Beserta Jajaran, KUPTD Pajak Sidomulyo Ni Ketut Sri Astini, UPTD Puskesmas Sidomulyo Agung, KUPTD Pekerjaan Umum Tupon, Korlu PLKB Agus Tono, Babinsa Desa Sidorejo Saryono, BPD Desa serta puluhan masyarakat yang mengikuti gelaran tersebut.
Dalam giat itu, Kepala Desa Sidorejo Sutiyanto Memaparkan, program prioritas yang menjadi usulan dalam MusrenbangDes tersebut adalah pembangunan infrastruktur di seluruh dusun yang ada di desa tersebut.
“Usulan yang kita ajukan dalam MusrembangDes kali ini adalah pembangunan insfrastruktur di semua dusun yang ada di desa kita”. Paparnya.
Masih dalam kegiatan yang sama, Sutiyanto juga menambahkan, pemerintah Desa Sidorejo juga mengusulkan kepada dinas pertanian adalah bibit tanaman seperti Alpukat, jagung dan bibit jeruk.
“Adapun yang juga kita usulkan kepada dinas pertanian adalah bibit Alpukat, bibit jagung serta bibit jeruk”. Imbuhnya.
Bos To Sapaan akrab Kepala Desa itu juga mengusulkan, kepada dinas Peternakan kecamatan setempat, mengenai program bantuan terkait peternakan Sapi, Kambing dan ayam.
“Untuk dinas Peternakan, akan kita usulkan Sapi, Kambing dan Ayam”. Ujarnya
Masih dalam lokasi yang sama, kades Sidorejo itu juga berharap, seluruh usulan yang diajukan dalam kegiatan tersebut dapat terealisasi di tahun mendatang.
“Saya berharap, semua usulan pada musrenbangDes kali ini dapat seluruhnya terealisasi”. Tutup Kades Sidorejo itu.
Permendes nomor 8 tahun 2022, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahun 2023 maksimal 25% dengan kriteria Ekstrem.
“Dan untuk BLT-DD tahun 2023 ada yang berbeda, dimana tahun kemarin besarannya 40% untuk tahun 2023 maksimal penyalurannya hanya 25% dan itu juga dengan kriteria ekstrem, meliputi keluarga miskin yang penghasilannya 1 bulan dibawah Rp. 500.000,- serta didalam rumah tangga itu ada yang memiliki penyakit kronis, kemudian rumah tangga tunggal (sebatang kara) dan kriteria selanjutnya ada keluarga yg difabel (cacat)”. Tutupnya.
Adapun yang meliputi peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2022 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2023 antara lain :
- Pemulihan ekonomi nasional, meliputi penanganan kemiskinan ekstrem BLT-DD maksimal 25%.
- Bantuan modal Bumdes, bagi yang Bumdesnya sehat / indikatornya punya PAD, bagi yang Bumdesnya tidak berjalan maka di Restrukturisasi.
- Ketahanan pangan hewani, dirancang untuk penanganan inflasi.
- Stunting, meliputi dana operasional tim TPPS, honor KPM, Posyandu, Bantuan PMT untuk 3 bulan, layanan pembelian Antropometri, pembuatan atau pemeliharaan kolam, kandang (lumbung gizi desa).
- Operasional Pemdes.
- Desa Wisata, meliputi UMKM, Ekonomi kreatif, penganggaran sarana prasarana pendukung.
- Digitalisasi Desa, web smart village, operasional hosting, hardware.
- Perluasan akses kesehatan, rehab atau pembuatan rumah sehat desa (RDS), Poskesdes, Posyandu dll.
- Perbaikan data SDGs, meliputi input data SDGs dan update data.
- Mitigasi bencana alam dan non alam, ditambah swasembada sekolah. (Ade/Pra)