KALIANDA-(wartaselatan.com)
Penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) 2023 kembali diraih oleh Pemkab Lampung Selatan. Meskipun target yang dipatok kategori Utama, tapi Kabupaten berjuluk Bumi Khagom Mufakat ini harus puas dengan membawa pulang penghargaan KLA Kategori Nindya.
Penghargaan ini diterima bersama sejumlah daerah lainnya dalam peringatan Hari Anak Nasional tahun 2023, yang diselenggarakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di aula utama Hotel Padma Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (22/7/2023).
Penghargaan tersebut diserahkan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga kepada Bupati Lamsel, H. Nanang Ermanto.
Bupati Lamsel H. Nanang Ermanto menyampaikan, rasa terima kasihnya kepada seluruh jajaran dan juga seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan atas penghargaan tersebut. Karena menurutnya, ini tidak hanya capaian pemerintah melainkan capaian dari seluruh masyarakat Kabupaten paling Selatan di Pulau Sumatera ini.
“Alhamdulillah, Kabupaten Lampung Selatan mendapatkan penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Kategori Nindya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. X untuk seluruh Tim dan jajaran atas kerja keras dan kerja cerdas selama ini. Karena pada tahun kemarin kita Kategori Madya, Alhamdulillah tahun ini Nindya,” ungkap Nanang saat dikonfirmasi awak media sesaat usai menerima penghargaan tersebut, Minggu (23/7/2023).
Meskipun tidak berhasil mencapai target (KLA Utama’red), imbuh Nanang, kategori yang diraih tahun ini juga patut dibanggakan. Karena, pihaknya bisa naik tingkat atau lebih baik dari tahun sebelumnya.
“Mulai sekarang kita kerja lagi untuk memperbaiki kekurangan dan kelemahan kita. Untuk target tahun depan semoga bisa naik lagi ke kategori Utama. Tentunya PR (pekerjaan rumah) masih banyak dan kami membutuhkan dukungan dan kolaborasi dari semua pihak,” tutupnya.
Sementara itu, Kepala Dinas PPPA Kabupaten Lamsel, Joniansyah menegaskan, upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan kabupaten yang layak anak akan sia-sia bila masyarakat secara keseluruhan tidak ikut mengawal.
“Percuma bila perda-perda kita susun namun masyarakat tidak mendukung upaya pemerintah. Maka kedepan mari kita dukung kebijakan pemerintah agar bisa meraih KLA Kategori Utama,” ungkap Joni.
Dia menambahkan, hal ini bisa dicapai melalui komitmen bersama bukan hanya oleh Dinas PPPA saja. Sebab, sudah ada komitmen bersama antara pemerintah daerah, perangkat daerah terkait, tokoh agama, pengadilan agama dan beberapa pihak terkait lainnya.
“Semoga kedepan kita bisa lebih baik lagi dan mampu mendapatkan penghargaan yang lebih tinggi. Intinya, pemenuhan hak anak harus terus diperhatikan bersama,” pungkasnya. (*)